Banjar, JurnalMediaNetwork — Kementerian Agama menegaskan kembali pentingnya moderasi beragama sebagai perisai menghadapi penyebaran paham radikal. Pesan itu disampaikan dalam Dialog Kebangsaan yang digelar Kepolisian Daerah Jawa Barat di Aula Presisi Polres Banjar, Jumat, 24 April.
Ketua Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Jawa Barat, Hari Teguh Prasetya, mengatakan radikalisme kerap berakar pada cara pandang keagamaan yang sempit dan eksklusif.
“Merasa paling benar dan menolak perbedaan menjadi pintu masuknya,” ujarnya.
Menurut dia, moderasi beragama menawarkan pendekatan wasathiyah jalan tengah yang menolak ekstremitas sekaligus menjunjung toleransi dan komitmen kebangsaan. Pendekatan ini, kata Hari, penting terutama bagi kalangan muda yang rentan terpapar narasi kebencian berbasis agama.
Dialog tersebut diikuti berbagai organisasi masyarakat dan komunitas pemuda se-Kota Banjar, serta dihadiri unsur kepolisian dan tokoh lintas agama. Kepala Kankemenag Kota Banjar, Ahmad Fikri Firdaus, turut mendampingi dalam kegiatan itu.
Dalam paparannya, Hari membeberkan lima prioritas Kementerian Agama untuk memperkuat moderasi beragama. Mulai dari penguatan cara pandang beragama yang inklusif, peningkatan kerukunan antarumat, hingga penyelarasan relasi agama dan budaya lokal.
Ia juga menekankan pentingnya pelayanan keagamaan yang adil serta pemberdayaan ekonomi dan sumber daya manusia.
“Ketika pemuda sejahtera dan memiliki ruang ekspresi positif, celah masuk radikalisme akan semakin sempit,” katanya.
Hari mengajak organisasi kepemudaan di Banjar mengambil peran sebagai penggerak narasi damai. Ia menilai ruang publik perlu diisi dengan dialog terbuka dan informasi yang menyejukkan untuk meredam hoaks keagamaan.
Selain perwakilan Kementerian Agama, kegiatan itu menghadirkan narasumber dari unsur Polda Jawa Barat, Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, serta Ketua MUI Jawa Barat. (Ucup)
