Banjar, JurnalMediaNetwork – Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Kasus, yang ditujukan bagi SDM yang selama ini berhubungan langsung dengan masyarakat dan klien yang membutuhkan layanan perlindungan perempuan dan anak.
Kepala Dinsos P3A Kota Banjar, Hani Supartini, mengatakan Bimtek tersebut memberikan pembekalan mengenai proses penanganan kasus, mulai dari upaya pencegahan hingga penanganan ketika ditemukan adanya indikasi kekerasan.
“Dari mulai pencegahan sampai penanganan kasus, kita sudah terhubung. Para SDM yang sekarang diberikan Bimtek ini harus memahami prosesnya,” kata Hani.
Menurutnya, peserta dibekali pengetahuan agar mampu memberikan respons yang tepat ketika menemukan kasus di lapangan. Pembekalan tersebut mencakup penanganan awal hingga proses layanan bagi korban.
Peserta Bimtek berasal dari berbagai unsur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di antaranya pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), tenaga dari puskesmas, guru, pekerja sosial masyarakat, lembaga layanan sosial anak, pendamping keluarga, serta tenaga profesional lainnya.
“Jadi mereka yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat di lapangan. Harapannya, ketika menemukan ada indikasi terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, SDM tersebut dapat memberikan layanan,” ujarnya.
Hani menambahkan, penguatan kapasitas SDM menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang lebih responsif. Dengan pemahaman manajemen kasus yang baik, petugas di lapangan diharapkan tidak hanya mampu mengenali indikasi kekerasan, tetapi juga mengetahui langkah yang harus dilakukan untuk memberikan pendampingan dan menghubungkan korban dengan layanan yang sesuai.
“Harapannya tentu semakin dapat dicegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan yang utama, bila menemukan di lapangan ada indikasi terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, petugas-petugas SDM tersebut dapat memberikan layanan,” katanya. (Ucup)
