Pangandaran, JurnalMediaNetwork – Di tengah derasnya arus komunikasi digital, media sosial telah menjadi instrumen penting bagi pejabat publik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, bagi seorang kepala daerah, fungsi media sosial tidak berhenti pada membangun kedekatan dengan warga. Ruang digital juga seharusnya menjadi sarana akuntabilitas atas kebijakan dan penggunaan anggaran publik.
Belakangan, aktivitas media sosial Bupati Pangandaran menjadi bahan perbincangan. Sejumlah unggahan yang menampilkan aktivitas santai, perjalanan pribadi, hingga konten hiburan tampak lebih dominan dibandingkan informasi mengenai program pembangunan, capaian pemerintahan, maupun langkah penyelesaian berbagai persoalan daerah.
Fenomena itu memunculkan pertanyaan sederhana, apakah media sosial kepala daerah masih berfungsi sebagai kanal informasi publik, atau justru lebih banyak bergerak sebagai ruang personal yang dibungkus citra pemerintahan?
Dalam praktik komunikasi publik modern, media sosial pejabat negara memiliki fungsi strategis. Warga berhak memperoleh informasi mengenai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, penggunaan anggaran, hingga capaian program yang dibiayai dari uang rakyat.
Ketika ruang digital lebih banyak diisi konten hiburan atau aktivitas keseharian pejabat, kebutuhan informasi publik berpotensi terpinggirkan.
Perhatian publik juga tertuju pada kualitas produksi sejumlah konten yang diunggah. Video dengan pengambilan gambar profesional, penyuntingan yang rapi, serta konsep visual yang terstruktur menunjukkan adanya dukungan sumber daya yang tidak kecil. Dari sini muncul pertanyaan lanjutan mengenai sumber pendanaan dan mekanisme pengelolaan konten tersebut.
Pertanyaan itu bukanlah tuduhan, melainkan konsekuensi dari prinsip transparansi yang melekat pada setiap penyelenggara pemerintahan. Semakin besar sumber daya yang digunakan, semakin besar pula kebutuhan publik untuk mengetahui asal-usul pembiayaannya.
Keterbukaan informasi menjadi cara paling efektif untuk menjawab berbagai spekulasi yang berkembang. Jika seluruh aktivitas komunikasi tersebut menggunakan anggaran yang sah dan sesuai ketentuan, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menutup informasi kepada masyarakat.
Pengawasan dari DPRD maupun aparat pengawas internal pemerintah juga penting untuk memastikan seluruh aktivitas komunikasi publik berjalan sesuai aturan. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar kualitas konten, melainkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Sopian, warga Pangandaran, menilai media sosial kepala daerah seharusnya lebih banyak dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi pembangunan dan pelayanan publik.
“Masyarakat tentu ingin mengetahui perkembangan pembangunan daerah, kondisi infrastruktur, maupun program yang sedang dijalankan pemerintah. Media sosial bisa menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi tersebut,” kata Sopian.
Menurut dia, tidak ada yang keliru jika pejabat publik sesekali menampilkan aktivitas pribadi. Namun porsi informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat semestinya lebih dominan.
“Yang dibutuhkan warga bukan hanya konten hiburan atau aktivitas pribadi pejabat, tetapi juga informasi yang memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga berharap pemerintah daerah meningkatkan transparansi dalam komunikasi publik, termasuk terkait penggunaan sumber daya yang mendukung pengelolaan media sosial.
“Keterbukaan informasi penting agar tidak muncul berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Dengan transparansi, publik bisa memahami tujuan dan manfaat dari setiap aktivitas komunikasi yang dilakukan pemerintah,” tuturnya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang kepala daerah tidak ditentukan oleh banyaknya tayangan video atau jumlah pengikut di media sosial. Yang menjadi ukuran adalah dampak kebijakan, kualitas pelayanan publik, serta perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Konten dapat membangun perhatian, tetapi kinerja yang akan menentukan kepercayaan. (Agus Giantoro)
