Banjar, JurnalMediaNetwork — Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) VI Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Banjar Tahun 2026 diwarnai aksi walk out sejumlah cabang olahraga. Sedikitnya 10 cabor memilih meninggalkan ruang persidangan sebagai bentuk protes terhadap jalannya musyawarah.
Sejumlah persoalan menjadi alasan aksi tersebut. Mulai dari tahapan Musorkot yang dinilai tidak sesuai prosedur hingga pertanyaan mengenai transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran KONI Kota Banjar.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kota Banjar, Asep Saefurohmat, mengatakan keputusan meninggalkan forum bukan berarti kelompok cabang olahraga tersebut tidak peduli terhadap KONI maupun perkembangan olahraga di Kota Banjar.
Menurut dia, walk out merupakan sikap atas proses musyawarah yang mereka nilai masih menyimpan persoalan prosedural.
“Bukan berarti kami tidak menghargai musyawarah. Dari awal kami mengikuti rangkaian yang dianggap cacat prosedural,” kata Asep.
Asep menyoroti penjelasan perwakilan KONI Provinsi Jawa Barat yang hadir dalam Musorkot. Menurut dia, pelaksanaan musyawarah organisasi seharusnya melalui tahapan yang telah ditentukan, termasuk didahului dengan pelaksanaan Rapat Kerja Daerah atau Rakerda.
“Disampaikan bahwa tahapan musyawarah koordinasi ini harus melalui Rakerda. Sementara penyelenggaraan Rakerda itu tidak ada,” ujarnya.
Selain mempersoalkan tahapan Musorkot, para pengurus cabang olahraga juga mempertanyakan laporan pertanggungjawaban serta penggunaan anggaran KONI Kota Banjar pada 2026.
Asep mengatakan KONI Kota Banjar menerima anggaran sebesar Rp250 juta yang dicairkan dalam dua tahap, masing-masing Rp150 juta dan Rp100 juta.
Menurut dia, proposal pengajuan pencairan anggaran kepada pemerintah daerah memuat sejumlah pos untuk hak atlet dan program pembinaan cabang olahraga. Namun, hingga Musorkot digelar, sejumlah cabor mengaku masih mempertanyakan realisasi anggaran tersebut.
“Dalam proposal pengajuan pencairannya ada alokasi anggaran untuk hak-hak atlet dan pembinaan. Sampai saat ini kami belum bisa menerimanya. Kami ingin mempertanyakan hak kami,” kata Asep.
Ia juga menyinggung temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada sejumlah tahun anggaran sebelumnya. Menurut Asep, temuan yang muncul berulang kali harus menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola organisasi.
“Kalau satu tahun ada temuan, kita toleransi. Tetapi kalau berulang-ulang, berarti ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti secara teratur. Ini kaitannya dengan tata organisasi yang baik,” ujarnya.
Menurut Asep, persoalan tata kelola menjadi penting karena KONI merupakan organisasi yang menaungi pembinaan olahraga dan menjadi rujukan bagi banyak organisasi cabang olahraga, termasuk generasi muda.
“Kita ditonton dan disaksikan teman-teman junior dari organisasi A, organisasi B. Tata cara persidangan saja seperti ini. Kami tidak mau dengan kondisi seperti ini,” katanya.
Meski meninggalkan forum Musorkot, Asep memastikan cabang olahraga yang melakukan walk out tetap akan menjalankan pembinaan atlet.
Ia mengatakan setiap cabor akan berupaya menjalankan program sesuai kemampuan masing-masing, termasuk membuka peluang mencari dukungan dari pihak swasta.
“Walaupun kami walk out, kami tetap ketua atau pimpinan cabor yang ada di Kota Banjar. Kami tetap akan memberikan yang terbaik untuk Kota Banjar, walaupun dengan keadaan seadanya,” tegasnya.
Mengenai kelanjutan dan hasil Musorkot VI KONI Kota Banjar, Asep menyerahkan keputusan kepada KONI Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangan dan mekanisme organisasi.
Menurut dia, aksi walk out bukan penolakan terhadap keberadaan KONI. Sikap tersebut, kata dia, merupakan bentuk keberatan terhadap proses persidangan dan laporan pertanggungjawaban yang dipersoalkan sejumlah cabang olahraga.
“Kami tidak menerima LKPJ ini dengan melaksanakan walk out. Untuk proses persidangan selanjutnya, apakah dilanjutkan atau ada keputusan lain dari KONI Provinsi, itu kewenangan KONI Provinsi,” katanya.
Asep menegaskan, siapa pun yang nantinya terpilih menjadi Ketua KONI Kota Banjar, cabang olahraga tetap akan mengikuti kebijakan organisasi selama keputusan tersebut berpihak kepada kepentingan pembinaan atlet dan perkembangan olahraga di Kota Banjar. (Ucup)
