JurnalMediaNetwork – Lebaran baru saja berlalu. Namun, suasana hangat kampung tidak bertahan lama. Sebagian orang kembali berkemas. Mereka berangkat lagi ke kota dengan harapan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
Fenomena ini bukan hal baru. Urbanisasi selalu menguat setelah Lebaran. Banyak orang meninggalkan desa karena merasa peluang hidup lebih besar di kota. Di sisi lain, desa perlahan kehilangan generasi mudanya. Kota pun menghadapi tekanan baru akibat lonjakan penduduk.
Urbanisasi sebagai bahasa diam dari masyarakat. Ia tidak berteriak, tetapi menyampaikan pesan yang kuat. Desa belum mampu menahan warganya. Kota masih menjadi simbol harapan.
Pengamat perkotaan menjelaskan bahwa urbanisasi terjadi karena ketimpangan pembangunan antarwilayah. Banyak pendatang datang tanpa kesiapan yang cukup atau modal nekat. Dari sini terlihat bahwa masalah ini tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan cara kita merancang pembangunan sejak awal.
Kemudian, kita perlu melihat pola yang berulang. Pusat pertumbuhan ekonomi lebih banyak terkonsentrasi di kota. Infrastruktur, industri, dan layanan publik berkembang pesat di sana. Sebaliknya, desa berjalan lebih lambat.
Program pembangunan desa memang ada. Namun, dampaknya sering belum terasa luas. Sebagian program bersifat jangka pendek. Sebagian lainnya belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Bahkan, tidak jarang pelaksanaannya kurang tepat sasaran. Hal ini membuat desa tetap berada dalam posisi yang lemah.
Lebih jauh, kebijakan yang berfokus pada kota secara tidak langsung mendorong perpindahan penduduk. Desa menjadi tempat asal, bukan tempat bertahan. Padahal, keseimbangan wilayah sangat bergantung pada kekuatan desa itu sendiri.
Selanjutnya, arus urbanisasi membawa konsekuensi ganda. Kota harus menanggung pertambahan penduduk yang cepat. Ketersediaan pekerjaan tidak selalu sejalan dengan jumlah pendatang. Akibatnya, muncul persoalan sosial baru.
Di sisi lain, desa kehilangan tenaga produktif. Pertanian kekurangan generasi penerus. Aktivitas ekonomi lokal melemah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan yang sudah ada.
Pemerintah daerah sebenarnya telah mencoba mengendalikan arus ini. Misalnya, Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan surat edaran pengendalian urbanisasi pada 2026. Namun, langkah administratif saja belum cukup jika akar masalah belum tersentuh.
*Pandangan Islam*
Sebaliknya, Islam menawarkan cara pandang yang berangkat dari manusia, bukan semata wilayah. Setiap individu memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan dasar. Negara memikul tanggung jawab untuk memastikan hal itu terpenuhi di mana pun mereka berada.
Allah Swt. berfirman, “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7). Ayat ini memberi arah bahwa distribusi kekayaan harus merata. Tidak boleh terpusat pada kelompok atau wilayah tertentu.
Rasulullah saw. juga menegaskan peran pemimpin. Beliau bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa kesejahteraan rakyat bukan pilihan, melainkan amanah.
Kemudian, sejarah Islam memberikan contoh yang konkret. Umar bin Khattab ra. tidak hanya memimpin dari pusat. Ia turun langsung ke daerah-daerah. Ia memeriksa kondisi rakyat hingga ke pelosok. Ia memastikan kebutuhan mereka terpenuhi tanpa menunggu laporan formal.
Dalam bidang ekonomi, pengelolaan pertanian mendapat perhatian besar. Tanah yang tidak digarap dapat dialihkan kepada yang mampu mengelolanya. Kebijakan ini mendorong produktivitas desa. Dengan demikian, desa menjadi ruang hidup yang layak, bukan sekadar tempat yang ditinggalkan.
Akhirnya, urbanisasi mengajarkan satu hal penting. Perpindahan manusia bukan sekadar pilihan pribadi. Ia adalah cerminan arah kebijakan. Jika desa tumbuh kuat, maka harapan tidak perlu berpindah. Jika tidak, perjalanan dari desa ke kota akan terus berulang, membawa tanya yang belum terjawab.
Penulis : Ummu Fahhala, S.Pd.
(Pegiat Literasi)
