Banjar, JurnalMediaNetwork – Dinas Kesehatan Kota Banjar memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mencegah dan mengendalikan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), terutama menyusul meningkatnya kasus suspek campak sepanjang 2026.
Hal tersebut disampaikan Dr. Wiwik dari Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Banjar dalam Rapat Koordinasi dan Advokasi Lintas Bidang dan Lintas Sektor Imunisasi dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian PD3I Kota Banjar Tahun 2026.
Dr. Wiwik mengatakan, hingga tahun ini tercatat sekitar 75 kasus suspek campak yang ditemukan dan ditindaklanjuti. Kasus tersebut rata-rata terjadi pada anak usia sekolah, terutama dalam rentang usia 7 hingga 14 tahun.
“Yang suspek tadi sekitar 75. Usianya rata-rata ada di usia 7 sampai 14 tahun,” kata Dr. Wiwik.
Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian dari hasil penelusuran kasus adalah banyaknya anak suspek campak yang belum mendapatkan imunisasi.
Bahkan, lebih dari separuh suspek tersebut diketahui tidak mendapatkan imunisasi sejak bayi. Kondisi itu antara lain dipengaruhi penolakan orang tua terhadap imunisasi.
“Lebih dari 50 persen penderita campak itu memang tidak diimunisasi dari bayi. Orang tuanya menolak imunisasi,” ujarnya.
Dr. Wiwik menuturkan, persoalan tersebut dapat menyebabkan munculnya kelompok anak yang rentan terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Kerentanan itu juga berpotensi terakumulasi apabila anak tidak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal.
Berdasarkan perhitungan capaian imunisasi periode 2021 hingga 2025, terdapat sekitar 4.000 hingga 5.000 anak di Kota Banjar yang masuk kelompok rentan karena belum mendapatkan perlindungan imunisasi secara optimal.
“Kalau imunisasi berjalan, anak yang lahir mendapatkan imunisasi sesuai jadwal. Kalau tidak, ketika terjadi infeksi mereka menjadi rentan,” katanya.
Untuk mengantisipasi penyebaran campak, Dinas Kesehatan meminta setiap kasus yang dicurigai sebagai campak segera dilaporkan, baik yang ditemukan di puskesmas maupun praktik dokter mandiri.
Setelah menerima laporan, petugas Dinas Kesehatan akan melakukan investigasi. Apabila secara klinis dokter menyatakan adanya kecurigaan campak, selanjutnya dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium.
Spesimen tersebut dikirim ke Laboratorium Kesehatan di Bandung karena pemeriksaan untuk memastikan campak belum tersedia di Kota Banjar.
Namun, kata Dr. Wiwik, tidak seluruh kasus yang secara klinis dicurigai campak dapat diperiksa melalui laboratorium. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan pembiayaan pemeriksaan spesimen.
“Yang dikirim tidak bisa semuanya karena memang ada keterbatasan pembiayaan. Tetapi secara klinis, kalau sudah positif kemungkinan juga memang positif campak,” ujarnya.
Karena itu, penguatan imunisasi dinilai menjadi langkah penting untuk menekan potensi penularan sekaligus mengurangi jumlah anak yang rentan terhadap PD3I.
Dr. Wiwik menegaskan, keberhasilan program imunisasi tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Dibutuhkan dukungan lintas bidang dan lintas sektor agar cakupan imunisasi di Kota Banjar terus meningkat.
“Keberhasilan kesehatan, khususnya imunisasi dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, membutuhkan kolaborasi lintas sektor,” katanya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Dinas Kesehatan berharap seluruh unsur yang terlibat dapat memperkuat peran masing-masing dalam meningkatkan cakupan imunisasi, melakukan deteksi dini, serta mempercepat pelaporan dan penanganan apabila ditemukan kasus suspek.
Upaya tersebut diharapkan mampu menekan jumlah anak yang rentan terhadap PD3I sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan anak di Kota Banjar. (Ucup)
