Banjar, JurnalMediaNetwork – Potensi konflik sosial tidak selalu muncul dalam bentuk gangguan keamanan. Gesekan di tengah masyarakat bisa berkembang ketika persoalan terlambat dikenali dan komunikasi antarpihak tidak berjalan. Pemerintah Kota Banjar berupaya mengantisipasi kerawanan tersebut dengan memperkuat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sinergi kewilayahan.
Wakil Wali Kota Banjar, H. Supriana, mengatakan menjaga stabilitas daerah bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Pemerintah, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga elemen masyarakat perlu mengambil peran dalam menjaga kondusivitas wilayah.
Hal itu disampaikan Supriana dalam kegiatan Koordinasi Forkopimda dan Sinergi Kewilayahan untuk Penguatan Kewaspadaan Nasional dan Pencegahan Konflik Sosial tingkat Kota Banjar 2026 yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjar.
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Memperkuat Deteksi Dini, Membangun Sinergi, Menjaga Stabilitas Daerah.”
Menurut Supriana, koordinasi lintas sektor menjadi penting untuk membaca perkembangan situasi sosial di masyarakat. Setiap persoalan yang berpotensi memicu gesekan perlu direspons secara cepat melalui komunikasi dan langkah antisipatif.
Deteksi dini, kata dia, menjadi salah satu kunci agar persoalan yang semula berskala kecil tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Karena itu, kepekaan terhadap dinamika sosial harus dibangun hingga tingkat kewilayahan.
Kepala Kesbangpol Kota Banjar, Wawan Setiawan, menambahkan bahwa penguatan deteksi dini harus diikuti koordinasi dan pertukaran informasi antarlembaga. Informasi mengenai perkembangan situasi di setiap wilayah menjadi penting sebagai dasar menentukan langkah pencegahan.
Menurut Wawan, potensi kerawanan sosial perlu dikenali sejak awal agar dapat ditangani secara tepat dan terkoordinasi. Unsur kewilayahan juga diharapkan aktif menyampaikan informasi apabila menemukan persoalan yang berpotensi mengganggu kondusivitas masyarakat.
Ia menilai, pencegahan konflik tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah dan aparat keamanan. Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta berbagai elemen lainnya diperlukan untuk membangun komunikasi dan menjaga keharmonisan sosial.
Forum koordinasi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai agenda pertemuan antarlembaga. Kesamaan persepsi dan komitmen yang dibangun perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan, terutama dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi konflik.
Bagi Pemerintah Kota Banjar, menjaga stabilitas daerah menjadi bagian penting dari keberlangsungan pembangunan. Sebab, situasi yang aman dan kondusif turut menentukan kelancaran aktivitas masyarakat, pelayanan pemerintahan, serta kegiatan perekonomian. (Ucup)
kuti Media Sosial Kami di Bawah Ini :
jurnalmedianetwork.com
x.com/RedaksiJurnal
infoviralterkini20 
