Banjar, JurnalMediaNetwork – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Banjar mulai menata kembali perannya dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan usaha kuliner. Melalui pengukuhan kepengurusan baru Badan Pimpinan Cabang (BPC) PHRI Kota Banjar, Mety Sulistyowati dipercaya menjadi ketua untuk menggerakkan kembali organisasi tersebut.
Pengukuhan kepengurusan dihadiri perwakilan PHRI Jawa Barat, Wakil Wali Kota Banjar H. Supriana, Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, serta sejumlah tamu undangan dan pelaku usaha.
Mety mengatakan, kepengurusan baru menjadi momentum untuk mengaktifkan kembali organisasi yang dinilai belum berjalan optimal. Ia ingin PHRI menjadi ruang komunikasi dan kolaborasi bagi pelaku usaha perhotelan, restoran, kuliner, serta sektor lain yang berkaitan dengan pariwisata.
Menurut dia, pengembangan potensi wisata Kota Banjar membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga penggerak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Harapan saya, dengan adanya kepengurusan yang baru ini kita bisa menghidupkan kembali BPC PHRI Kota Banjar. Kita ingin berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta para pelaku usaha terkait untuk bersama-sama membangun Kota Banjar,” kata Mety.
Ia menilai, kolaborasi tersebut penting untuk meningkatkan daya saing usaha sekaligus memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah. PHRI diharapkan dapat menjadi penghubung antara pelaku usaha dan pemerintah dalam membahas persoalan yang dihadapi industri pariwisata.
Selain pengembangan usaha, Mety menyoroti persoalan kewajiban perpajakan. Ia menyatakan, pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan ekonomi sesuai ketentuan perlu menjalankan kewajibannya kepada pemerintah.
Menurut Mety, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan. Karena itu, kepatuhan terhadap aturan tetap menjadi bagian penting dalam menjalankan kegiatan usaha.
Namun, ia berharap pemerintah daerah mempertimbangkan perbedaan skala dan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan perpajakan.
Mety mengusulkan agar penerapan pajak dapat dikaji secara proporsional dengan memperhatikan nilai pendapatan dan kapasitas masing-masing usaha. Dengan begitu, pelaku usaha kecil dan UMKM tidak menghadapi beban yang sama dengan usaha berskala lebih besar apabila kondisi ekonominya berbeda.
“Harapannya pemerintah juga bisa mempertimbangkan, mungkin tidak semua sektor usaha bisa dikenakan pajak dengan besaran yang sama. Bisa dilihat dari nilai dan kemampuan usahanya,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyesuaian kebijakan tersebut bukan berarti mengabaikan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, kebijakan yang mempertimbangkan kemampuan usaha diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap aturan dan keberlangsungan kegiatan ekonomi.
Dengan kepengurusan baru, BPC PHRI Kota Banjar diharapkan dapat memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah, memperluas jejaring pelaku usaha, serta mendorong pengembangan sektor perhotelan, restoran, kuliner, dan UMKM.
Kepengurusan ini sekaligus menjadi momentum untuk menghidupkan kembali peran PHRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menggali potensi pariwisata dan memperkuat perekonomian Kota Banjar. (Ucup)
Ikuti Media Sosial Kami di Bawah Ini :
/jurnalmedianetwork.com
x.com/RedaksiJurnal
/infoviralterkini20 
/@jurnalmedianetworkcom
