Banjar, JurnalMediaNetwork— Pemerintah Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, tengah menelusuri dugaan penyalahgunaan dana yang menyeret Direktur BUMDes Mukti Mandiri Bersama berinisial S.
Dugaan itu mencuat setelah direktur BUMDes tersebut tidak lagi masuk kantor dan sulit dihubungi sejak awal pekan.
Sekretaris Desa Sukamukti, Nana, mengatakan pemerintah desa mulai curiga setelah sejumlah pihak mendatangi kantor desa untuk menagih pembayaran barang yang disebut berkaitan dengan kerja sama usaha.
“Awalnya ada beberapa pihak datang dan mengaku bekerja sama. Mereka menagih pembayaran barang. Dari situ kami mulai mempertanyakan kondisi sebenarnya,” ujarnya kepada awak media, Jumat 08 Mei 2026.
Menurut dia, selama ini BUMDes Mukti Mandiri Bersama dikenal aktif dan berkembang. Dalam sejumlah laporan Musyawarah Desa (Musdes), unit usaha BUMDes disebut berjalan baik dan pertanggungjawabannya diterima masyarakat.
“BUMDes ini sebelumnya dinilai sehat, bahkan sempat jadi percontohan,” terang Nana.
Situasi berubah setelah Direktur BUMDes tidak lagi dapat dihubungi. Pemerintah desa bersama pihak keluarga telah berupaya mencari keberadaan yang bersangkutan, namun belum membuahkan hasil.
Pemerintah desa memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan diduga berada di luar daerah.
Dari penelusuran sementara, pemerintah desa menduga terdapat dana BUMDes sekitar Rp140 juta yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, muncul informasi mengenai uang milik pihak luar senilai sekitar Rp400 juta yang disebut berkaitan dengan kerja sama pribadi.
“Untuk dana BUMDes sementara ada hitungan sekitar Rp140 juta. Sedangkan dari pihak luar informasinya sekitar Rp400 juta. Tapi semuanya masih kami dalami,” kata Nana.
Ia menegaskan, sejumlah dokumen yang dibawa para penagih lebih mengarah pada hubungan kerja sama pribadi dan bukan kerja sama resmi atas nama BUMDes.
“Kalau kerja sama resmi BUMDes seharusnya melalui musdes dan ada MoU. Sementara dokumen yang kami lihat lebih bersifat pribadi,” ujarnya.
Saat ini pemerintah desa masih melakukan inventarisasi dokumen dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kondisi keuangan BUMDes secara menyeluruh. (Ucup)
