Pangandaran, JurnalMediaNetwork – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, menegaskan pentingnya pembenahan dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK di Kabupaten Pangandaran.
Ida menilai persoalan utama dalam penyaluran bansos masih terletak pada akurasi data. Menurutnya, data yang selama ini digunakan, termasuk yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), masih kerap memunculkan persoalan di lapangan karena belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Ia mengungkapkan masih ditemukan sejumlah kejanggalan, seperti nama warga yang telah meninggal dunia masih tercatat sebagai penerima bantuan.
“Di sisi lain, masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima justru belum terakomodasi dalam program bantuan sosial pemerintah,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, kata dia, pemerintah tengah menyiapkan penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sistem data terpadu yang menjadi acuan penyaluran berbagai program bantuan.
Dalam proses pemutakhiran data itu, pemerintah bekerja sama dengan PT PLN untuk melakukan validasi dan pencocokan data melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta data Kartu Keluarga (KK) setiap warga.
“Melalui DTSEN, masyarakat akan dipetakan berdasarkan tingkat kesejahteraan menggunakan skala desil, mulai dari desil 1 yang mencakup kelompok masyarakat paling miskin hingga kelompok dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Sistem ini diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih akurat sebagai dasar penyaluran bantuan,” jelasnya.
Ida berharap integrasi data tersebut dapat meminimalkan kesalahan pendataan dan mencegah terjadinya pergeseran kelompok penerima yang tidak sesuai.
“Dengan demikian, bantuan sosial dari pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak, sekaligus mengurangi potensi penyimpangan dalam proses penyalurannya,” tandasnya. (Andri/Ntang SR)
