Banjar, JurnalMediaNetwork – Polemik pelayanan kesehatan di Kota Banjar, Jawa Barat, tidak seharusnya berhenti pada permintaan maaf ataupun menjadi perbincangan sesaat di media sosial.
Persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi menyeluruh dan pengawasan yang konsisten agar mampu melahirkan perbaikan nyata dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Rio Julian, yang menilai persoalan pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah daerah dan instansi yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan.
Menurut Rio, munculnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pengelola rumah sakit dan pemerintah daerah. Setiap keluhan perlu ditelusuri secara objektif agar persoalan yang terjadi dapat diketahui secara jelas dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan tanpa penyelesaian.
“Permintaan maaf tentu bisa menjadi bagian dari penyelesaian persoalan. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana evaluasi dilakukan dan apa langkah konkret yang diambil agar persoalan serupa tidak kembali terjadi,” demikian pandangan yang perlu menjadi perhatian dalam menyikapi polemik pelayanan kesehatan tersebut.
Rio menilai, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Karena itu, setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus mampu memberikan pelayanan yang layak, aman, dan manusiawi, dengan tetap memperhatikan prosedur serta tingkat kegawatdaruratan pasien.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses evaluasi. Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai persoalan yang terjadi, termasuk langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh pihak terkait.
HMI Dorong Pengawasan Berkelanjutan
Sebagai organisasi mahasiswa, HMI memiliki ruang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Rio menilai, gerakan mahasiswa harus tetap hadir untuk mengawal kepentingan masyarakat, termasuk dalam persoalan pelayanan kesehatan.
Menurutnya, kritik mahasiswa harus disampaikan berdasarkan fakta, data, dan argumentasi yang jelas. Dengan begitu, kritik tidak sekadar menjadi reaksi terhadap persoalan yang ramai diperbincangkan, tetapi dapat mendorong perubahan dalam tata kelola pelayanan publik.
Pengawasan, lanjutnya, juga tidak boleh berhenti ketika perhatian masyarakat mulai berkurang. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu memastikan setiap proses evaluasi menghasilkan rekomendasi yang jelas, terukur, dan dapat ditindaklanjuti.
Dinas Kesehatan Kota Banjar yang telah menyampaikan rencana penelusuran dan evaluasi terhadap persoalan tersebut perlu memastikan prosesnya berjalan secara objektif. Penelusuran diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kronologi kejadian, kesesuaian pelayanan dengan standar operasional prosedur (SOP), serta aspek-aspek yang membutuhkan pembenahan.
Bagi Rio, hasil evaluasi tidak cukup hanya menjadi dokumen administratif. Hasil tersebut harus menjadi dasar perbaikan pelayanan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Kritik Harus Menyasar Sistem Pelayanan
Rio juga mengingatkan agar polemik yang berkembang tidak digeneralisasi menjadi penilaian negatif terhadap seluruh tenaga kesehatan. Dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, kritik harus diarahkan secara proporsional pada persoalan yang ditemukan berdasarkan fakta, baik yang berkaitan dengan prosedur pelayanan, komunikasi petugas dengan pasien, maupun tata kelola institusi.
Apabila ditemukan kekurangan atau pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, apabila persoalan berkaitan dengan keterbatasan sistem atau fasilitas, pemerintah daerah dan pengelola rumah sakit harus mencari solusi yang menyentuh akar masalah.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar evaluasi tidak berhenti pada pencarian pihak yang disalahkan, melainkan berorientasi pada pembenahan pelayanan secara menyeluruh.
Kepercayaan Publik Harus Dibuktikan dengan Perubahan
Lebih jauh, Rio menilai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tidak dapat dibangun hanya melalui klarifikasi atau pernyataan permohonan maaf. Kepercayaan harus dibuktikan melalui konsistensi pelayanan, keterbukaan terhadap kritik, serta kesediaan institusi memperbaiki kekurangan.
Pemerintah daerah juga diharapkan memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat, memastikan keluhan ditangani secara tepat, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan di fasilitas kesehatan.
Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermartabat. Karena itu, setiap persoalan yang muncul harus menjadi momentum untuk memperkuat tanggung jawab institusi dalam memenuhi hak pasien.
Rio berharap pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, pengelola rumah sakit, mahasiswa, dan elemen masyarakat dapat menjalankan perannya masing-masing secara proporsional. Pengawasan harus tetap kritis, tetapi juga berlandaskan fakta dan diarahkan pada penyelesaian masalah.
Pada akhirnya, keberhasilan penanganan polemik pelayanan kesehatan tidak diukur dari berakhirnya perdebatan di ruang publik, melainkan dari sejauh mana evaluasi menghasilkan perubahan nyata. (Ucup)
