Banjar, JurnalMediaNetwork — Forum Pemerhati Olahraga Kota Banjar mempertanyakan transparansi penyaluran dana hibah Pemerintah Kota Banjar kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Banjar pada tahun anggaran 2026. Forum menyoroti realisasi sejumlah pos anggaran pembinaan senilai sekitar Rp180 juta yang dinilai belum jelas penyalurannya kepada cabang olahraga dan atlet.
Ketua Forum Pemerhati Olahraga Kota Banjar, Aan Setana, mengatakan sejumlah pos anggaran dalam dokumen monitoring dan evaluasi (monev) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Banjar perlu dijelaskan secara terbuka. Aan, yang juga menjabat Ketua Pengcab PASI Kota Banjar, menyebut anggaran tersebut dialokasikan dalam dua tahap, masing-masing sekitar Rp100 juta dan Rp80 juta.
Salah satu pos yang dipertanyakan ialah pengadaan fasilitas dan peralatan latihan. Berdasarkan dokumen monev yang menjadi perhatian forum, anggaran untuk kebutuhan tersebut tercatat Rp70 juta pada tahap pertama dan Rp42 juta pada tahap kedua. Totalnya mencapai Rp112 juta.
Namun, Aan mengaku belum melihat realisasi pengadaan fasilitas tersebut ataupun memperoleh penjelasan mengenai penyalurannya.
“Yang menjadi persoalan, kami belum menerima atau menyaksikan adanya pengadaan fasilitas dan alat latihan tersebut,” kata Aan.
Forum juga menyoroti anggaran operasional cabang olahraga sebesar Rp9 juta, yang terdiri atas Rp6 juta pada tahap pertama dan Rp3 juta pada tahap kedua. Menurut Aan, apabila dana itu diperuntukkan bagi operasional masing-masing cabang olahraga, mekanisme penggunaan dan pertanggungjawabannya semestinya melibatkan pihak terkait.
Ia mengaku hingga kini belum diminta menyampaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan dana tersebut. Aan menyatakan kondisi itu berkaitan dengan belum diterimanya dana pembinaan yang dinilai menjadi hak cabang olahraga sesuai peruntukannya.
Pos anggaran lain yang dipertanyakan ialah suplemen atlet dan tes kesehatan sebesar Rp8 juta pada tahap kedua. Sementara itu, dokumen yang disorot forum tidak mencantumkan alokasi untuk kebutuhan tersebut pada tahap pertama.
Anggaran kegiatan try out juga menjadi perhatian. Dalam dokumen monev, dana untuk kegiatan itu tercatat Rp30 juta pada tahap pertama dan Rp35 juta pada tahap kedua. Anggaran tersebut semestinya mendukung persiapan atlet melalui pertandingan uji coba maupun kegiatan kualifikasi sebelum menghadapi kompetisi.
Aan menilai sejumlah pos anggaran itu perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, realisasi, dan penerima manfaatnya.
“Semua dana yang terserap dalam data tersebut masih penuh dengan catatan. Kami juga belum diminta membuat SPJ karena memang belum menerima dana sesuai peruntukannya,” ujarnya.
Mempertanyakan Pengawasan dan Pencairan
Selain penyaluran dana, forum mempertanyakan fungsi pengawasan Dispora terhadap penggunaan hibah KONI. Aan menilai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) perlu memastikan monitoring dan evaluasi berjalan menyeluruh, termasuk memeriksa langsung realisasi anggaran oleh penerima hibah.
Ia juga mempertanyakan mekanisme pencairan hibah dalam dua tahap apabila pertanggungjawaban tahap pertama belum diselesaikan. Namun, persoalan tersebut masih berupa pertanyaan yang menurutnya perlu diklarifikasi oleh pihak berwenang.
“Sependek pengetahuan saya, biasanya ketika hibah dilakukan dua tahap, pertanggungjawaban tahap pertama harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pencairan tahap berikutnya. Ini yang menjadi kejanggalan dan perlu diluruskan,” kata Aan.
Untuk menindaklanjuti persoalan itu, Forum Pemerhati Olahraga Kota Banjar berencana menggelar audiensi dengan Inspektorat Daerah Kota Banjar. Forum juga mempertimbangkan komunikasi dengan Kejaksaan dan unit tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Banjar.
Aan mengatakan langkah tersebut ditempuh untuk memperoleh kejelasan mengenai realisasi dan pertanggungjawaban anggaran. Ia membuka kemungkinan melibatkan aparat penegak hukum apabila diperlukan.
Porprov Semakin Dekat
Persoalan ini menjadi perhatian karena sekitar 15 cabang olahraga dari Kota Banjar dijadwalkan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat pada November 2026. Menurut informasi yang disampaikan forum, jadwal pertandingan di sejumlah lokasi dimulai pada 10 November.
Menjelang kompetisi tersebut, cabang olahraga membutuhkan dukungan pembinaan, mulai dari biaya latihan, transportasi, fasilitas hingga pertandingan uji coba. Aan menilai ketidakjelasan penyaluran anggaran dapat menyulitkan persiapan atlet.
“Kami masih resah karena sampai sekarang belum ada penjelasan mengenai anggaran pembinaan. Bagaimana atlet bisa berprestasi kalau dukungan anggarannya seperti ini?” ujarnya.
Forum berharap Pemerintah Kota Banjar melalui Dispora dan KONI segera memberikan penjelasan mengenai realisasi dana hibah, termasuk rincian penggunaan anggaran dan mekanisme penyalurannya kepada cabang olahraga.
Aan menegaskan, anggaran olahraga bersumber dari uang publik sehingga pengelolaannya harus transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Menurut dia, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut kepentingan organisasi, tetapi juga keberlangsungan pembinaan serta peluang atlet Kota Banjar meraih prestasi.
Hingga naskah ini disusun, belum terdapat keterangan dari Dispora maupun KONI Kota Banjar dalam bahan yang diterima mengenai sejumlah pos anggaran yang dipersoalkan forum. Penjelasan dari kedua pihak diperlukan untuk memastikan realisasi dana hibah dan memberikan gambaran yang utuh mengenai persoalan tersebut. (Ucup)
Penulis : Ummu Fahhala (Pegiat Literasi)
Ikuti Media Sosial Kami di Bawah Ini :
/jurnalmedianetwork.com
x.com/RedaksiJurnal
/infoviralterkini20 
/@jurnalmedianetworkcom
