JurnalMediaNetwork – Maraknya berbagai tindak kriminal di Jawa Barat menjadi pengingat bahwa keamanan merupakan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, publik disuguhi berbagai pemberitaan mengenai dugaan penganiayaan berat yang mengakibatkan dampak serius bagi korban, terbongkarnya sindikat penipuan daring dengan kerugian hingga ratusan juta rupiah, pengungkapan jaringan peredaran narkotika, meningkatnya perhatian terhadap praktik judi daring, hingga upaya edukasi mengenai bahaya judi daring dan pinjaman daring ilegal melalui media film. (Bandung.kompas.com, 30 Juni 2026)
Rangkaian kasus tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum terus bekerja mengungkap berbagai tindak pidana. Keberhasilan tersebut tentu patut diapresiasi sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.
Namun, di balik keberhasilan itu muncul sebuah pertanyaan yang layak menjadi bahan renungan bersama. Mengapa sebagian besar upaya penanganan baru tampak menguat setelah korban berjatuhan, kerugian membesar, atau kasus menjadi perhatian publik? Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan pihak mana pun, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar kebijakan publik semakin menitikberatkan pada pencegahan, bukan hanya penanganan setelah masalah terjadi.
Penindakan hukum memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga ketertiban masyarakat. Akan tetapi, penindakan pada hakikatnya merupakan langkah setelah kejahatan terjadi. Korban telah mengalami kerugian, rasa aman telah terganggu, bahkan dalam beberapa kasus, dampaknya tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.
Dalam perspektif kebijakan publik, pendekatan preventif tidak hanya menghemat biaya sosial, tetapi juga menjaga martabat manusia. Masyarakat tidak sekadar membutuhkan aparat yang sigap menangkap pelaku, melainkan juga berharap hadirnya kebijakan yang mampu mengurangi kemungkinan munculnya pelaku dan korban sejak awal.
*Pandangan Islam*
Nilai yang sangat menarik dalam ajaran Islam ialah penekanannya terhadap upaya pencegahan. Islam tidak hanya mengatur penyelesaian ketika pelanggaran telah terjadi, tetapi juga membangun fondasi agar manusia memiliki kesadaran untuk menjauhi kejahatan.
Allah Swt. berfirman, “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, serta permusuhan.” (QS. An-Nahl [16]: 90)
Ayat tersebut menunjukkan bahwa kehidupan yang aman lahir dari masyarakat yang menegakkan keadilan dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Dengan demikian, pencegahan kriminalitas bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh unsur masyarakat.
Allah Swt. juga berfirman, “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.” (QS. Al-Isrā’ [17]: 33). Ayat ini menegaskan bahwa menjaga keselamatan jiwa merupakan amanah besar. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang memperkuat perlindungan terhadap masyarakat memiliki nilai yang sangat mulia.
Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah yang sangat besar. Rasulullah saw. bersabda,
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR al-Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829)
Hadis tersebut mengandung pesan bahwa setiap pemegang amanah berkewajiban menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, amanah itu dapat diwujudkan melalui kebijakan yang tidak hanya menyelesaikan persoalan setelah muncul, tetapi juga membangun sistem yang mampu mencegah lahirnya persoalan baru.
Sejarah Islam juga memberikan teladan tentang pentingnya perlindungan terhadap masyarakat. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pengawasan terhadap kesejahteraan rakyat dilakukan secara langsung. Riwayat-riwayat sejarah menggambarkan bahwa beliau sering berkeliling pada malam hari untuk memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan atau terabaikan. Teladan tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap kondisi sosial masyarakat merupakan bagian penting dari upaya menjaga keamanan.
*Refleksi*
Maraknya kriminalitas hendaknya tidak dipandang semata sebagai kumpulan kasus yang berdiri sendiri. Berbagai peristiwa tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi apakah kebijakan publik telah memberikan ruang yang cukup bagi langkah-langkah preventif.
Islam yang melakukan perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan manusia sebagai tujuan yang harus dijaga.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pembangunan tidak hanya tampak dari banyaknya pelaku yang berhasil ditangkap, tetapi juga dari semakin sedikitnya masyarakat yang menjadi korban. Ketika kebijakan publik mampu menguatkan pencegahan, memperkokoh akhlak, dan menghadirkan keadilan, maka rasa aman tidak lagi menjadi harapan, melainkan menjadi kenyataan yang dirasakan bersama. Semoga setiap ikhtiar untuk memperbaiki kebijakan lahir dari semangat menjaga amanah, menghadirkan kemaslahatan, dan mewujudkan kehidupan yang lebih tenteram bagi seluruh masyarakat.
Penulis : Ummu Fahhala, S.Pd.
(Pegiat Literasi)
