Banjar, JurnalMediaNetwork – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) meninjau langsung pelaksanaan Tracking Tuberculosis (TBC) Terintegrasi dan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Senin (21/9/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penemuan kasus TBC secara dini sekaligus mendorong masyarakat lebih aktif melakukan pemeriksaan kesehatan.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Banjar, Supriana, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Banjar, serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar Saepudin. Hadir pula Akhmad Miyagus dan Benjamin Paulus Octavianus.
Dalam kunjungan itu, pelaksanaan tracking TBC menjadi salah satu perhatian. Pelacakan dilakukan untuk menemukan masyarakat yang berpotensi terpapar TBC sehingga dapat segera menjalani pemeriksaan dan memperoleh penanganan apabila dinyatakan positif.
Selain tracking TBC, masyarakat juga mendapatkan layanan CKG. Program tersebut diarahkan untuk mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini sehingga penyakit atau faktor risiko dapat diketahui sebelum berkembang lebih jauh.
CKG Baru 2,5 Persen
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar Saepudin mengatakan, cakupan masyarakat yang telah mengikuti CKG di Kota Banjar saat ini baru mencapai sekitar 2,5 persen.
Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan besar untuk memperluas cakupan pemeriksaan tersebut. Target ke depan, cakupan CKG di Kota Banjar diharapkan dapat mencapai 60 persen.
“CKG kita sekarang sudah mencapai 2,5 persen. Kita sudah berada di urutan kedua di Jawa Barat,” kata Saepudin.
Ia menjelaskan, semakin banyak masyarakat yang mengikuti CKG, semakin besar pula data kesehatan yang dapat dihimpun pemerintah. Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengetahui pola penyakit yang banyak ditemukan di Kota Banjar.
“Dengan begitu diketahui penyakit-penyakit yang terbesar di daerah sekitar itu,” ujarnya.
Menurut Saepudin, hasil CKG tidak berhenti pada pemeriksaan saja. Apabila ditemukan warga yang memiliki indikasi penyakit atau faktor risiko tertentu, akan dilakukan tindak lanjut melalui fasilitas pelayanan kesehatan.
“Kalau memang ditemukan penyakit, akan dirujuk ke fasilitas kesehatan,” katanya.
Ia berharap sistem tersebut dapat berjalan secara berjenjang sehingga hasil pemeriksaan masyarakat dapat ditindaklanjuti tanpa menimbulkan beban berlebihan terhadap fasilitas kesehatan.
Pemkot Siapkan Rencana Relokasi RSUD
Di tengah penguatan layanan kesehatan tersebut, Wakil Wali Kota Banjar, Supriana mengungkapkan pemerintah daerah juga tengah menyiapkan rencana relokasi RSUD Kota Banjar.
Supriana mengatakan, kondisi bangunan rumah sakit yang sudah cukup tua menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah untuk menyiapkan fasilitas kesehatan yang lebih representatif.
“Kita pemerintah daerah punya keinginan untuk merelokasi rumah sakit daerah karena memang sudah cukup tua, sehingga pelayanannya pun kurang maksimal,” kata Supriana.
Menurutnya, pemerintah daerah telah memiliki proyeksi lokasi baru yang berada di kawasan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Pemkot Banjar, kata Supriana, berharap rencana tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah akan berupaya menyiapkan lahan, sementara dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat masuk melalui program pembangunan fasilitas kesehatan.
Selain RSUD, pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap kondisi puskesmas. Untuk Puskesmas Banjar, Supriatna menyebut opsi renovasi masih dinilai memungkinkan.
“Kalau untuk puskesmas, renovasi saja,” ujarnya.
Data Desil Masih Dibersihkan
Dalam kunjungan tersebut, persoalan data sosial ekonomi atau desil juga menjadi salah satu hal yang disinggung.
Dr,Benyamin Paulus Octofianus mengatakan, pemerintah bersama BPS dan Kementerian Sosial masih melakukan pemutakhiran data secara bertahap.
Pembenahan dilakukan untuk memastikan data masyarakat yang menjadi dasar berbagai program pemerintah semakin tepat. Masyarakat yang dinilai mampu diharapkan tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan dapat masuk dalam data.
“Kita lagi merapikan supaya orang yang mampu dicoret, orang yang nggak mampu masuk,” kata Benyamin.
Ia menyebut proses pemutakhiran tersebut mencakup sekitar 15 juta orang dan dilakukan secara bertahap.
“Data itu penting sekali. Jadi orang yang nggak mampu bisa mendapatkan, orang yang mampu diganti dengan yang tidak mampu,” ujarnya.
Pembenahan data tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah. Dengan data yang terus diperbarui, intervensi di bidang kesehatan, bantuan sosial, maupun program lainnya diharapkan dapat diberikan berdasarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Kunjungan Wamendagri dan Wamenkes ke Kota Banjar pun menjadi momentum untuk melihat secara langsung pelaksanaan program kesehatan di tingkat daerah, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan TBC dan memperluas cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat. (Ucup)
