Banjar, JurnalMediaNetwork — Dinas Kesehatan Kota Banjar akan menelusuri dugaan penolakan pasien BPJS Kesehatan di RS Mitra Idaman.
Klarifikasi kepada manajemen rumah sakit akan dilakukan untuk memastikan apakah pelayanan terhadap pasien telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku.
Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjar sekaligus Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Rusyono, mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan penyebab persoalan tersebut. Dinkes masih perlu memperoleh penjelasan resmi mengenai kronologi kejadian dan prosedur yang diterapkan rumah sakit.
“Kita pastikan dulu ke pihak rumah sakit seperti apa SOP-nya, apakah sudah dilakukan sesuai prosedur atau belum. Kita juga harus mengetahui kronologi sampai terjadinya persoalan tersebut,” kata Rusyono.
Menurut dia, setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menjalankan prosedur yang menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Status pembiayaan, baik pasien umum maupun peserta BPJS Kesehatan, tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan pelayanan medis.
Namun, Rusyono menegaskan bahwa dugaan penolakan tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh sebelum penilaian atau kesimpulan diambil. Dinkes akan meminta keterangan dari pihak rumah sakit untuk mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi dan langkah apa yang telah dilakukan.
Jika penelusuran menemukan ketidakpatuhan terhadap SOP, persoalan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pembinaan. Adapun penanganan terhadap petugas yang terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian merupakan bagian dari kewenangan internal rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang menjadi kewajiban kami adalah memastikan rumah sakit menjalankan SOP untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Kalau ditemukan ketidaksesuaian, tentu akan menjadi bahan pembinaan dan evaluasi,” ujar Rusyono.
Dinkes juga akan menelusuri apakah persoalan tersebut berkaitan dengan tindakan individu petugas atau justru berasal dari penerapan prosedur pelayanan di rumah sakit. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah pembinaan yang diperlukan.
Menurut Rusyono, pengawasan tersebut penting agar setiap fasilitas kesehatan memberikan pelayanan sesuai standar. Evaluasi diharapkan tidak hanya menjelaskan persoalan yang dialami pasien, tetapi juga mencegah kejadian serupa terulang.
Hingga kini, penyebab dugaan penolakan pasien BPJS Kesehatan di RS Mitra Idaman belum dapat dipastikan. Klarifikasi dari manajemen rumah sakit masih diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kejadian tersebut.
Penelusuran ini menjadi ujian bagi pengawasan pelayanan kesehatan di Kota Banjar. Masyarakat menanti kejelasan apakah persoalan tersebut merupakan kesalahpahaman, kendala prosedural, atau bentuk ketidakpatuhan terhadap standar pelayanan yang seharusnya melindungi pasien. (Ucup)
