Pangandaran, JurnalMediaNework — DPRD Kabupaten Pangandaran meminta pemerintah daerah menggelar peringatan Milangkala atau Hari Jadi Kabupaten Pangandaran ke-14 secara sederhana.
Dewan menolak jika momentum hari jadi daerah itu justru diwarnai pesta berlebihan ketika sebagian masyarakat tengah menghadapi persoalan kekeringan dan penurunan kesejahteraan.
Sikap tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran yang membahas pelaksanaan Milangkala ke-14, Selasa, 6 Oktober 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin dan dihadiri para ketua fraksi, anggota DPRD, serta jajaran perangkat daerah dan SKPD.
Asep Noordin mengatakan DPRD menolak rencana perayaan Milangkala yang dikemas secara berlebihan pada pertengahan Oktober 2026. Menurut dia, pemerintah daerah perlu memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat sebelum menggelontorkan anggaran untuk kegiatan seremonial.
“Kami di DPRD menolak keras Milangkala yang diisi dengan hura-hura. Tahun ini, peringatan hari jadi kita laksanakan sesederhana mungkin,” kata Asep.
Ia menilai kondisi sosial masyarakat Pangandaran saat ini tidak memungkinkan pemerintah menggelar pesta dengan anggaran besar. Sejumlah desa, kata dia, sedang menghadapi kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih.
Selain persoalan kekeringan, Asep menyoroti kondisi kesejahteraan masyarakat yang dinilai cenderung menurun. Karena itu, pemerintah daerah diminta menjadikan Milangkala sebagai momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap warga, bukan sekadar perayaan.
Menurut Asep, anggaran yang semula dialokasikan untuk kegiatan perayaan dapat dipertimbangkan untuk dialihkan kepada kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
“Alangkah baiknya anggaran Milangkala ditujukan langsung untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasakan masyarakat luas. Kami menolak perayaan yang hanya menguras anggaran tanpa memberi manfaat nyata bagi warga,” ujarnya.
Asep menilai peringatan hari jadi daerah tetap penting. Namun, bentuk perayaannya tidak harus diwujudkan melalui acara besar dan menghabiskan anggaran. Pemerintah, kata dia, perlu mempertimbangkan skala prioritas di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Senada dengan Asep, anggota DPRD Pangandaran dari Fraksi PDI Perjuangan, Imat Roehimat, menyatakan mendukung pelaksanaan Milangkala secara sederhana. Menurut dia, peringatan hari jadi tetap dapat dilaksanakan tanpa membebani masyarakat maupun anggaran daerah.
“Kami setuju dengan apa yang disampaikan Ketua DPRD. Milangkala tetap kita laksanakan, namun sederhana dan tidak membebani warga, khususnya masyarakat pedesaan,” kata Imat.
Imat mengatakan kebutuhan masyarakat saat ini lebih konkret. Di tengah kekeringan yang melanda sejumlah wilayah, warga membutuhkan bantuan air bersih dibandingkan pesta perayaan.
“Saat ini, mereka lebih membutuhkan bantuan air bersih daripada pesta perayaan,” ujarnya.
Menurut Imat, Milangkala ke-14 tetap merupakan momentum penting bagi masyarakat Pangandaran. Hari jadi daerah dapat menjadi kesempatan untuk merefleksikan perjalanan pembangunan sekaligus mensyukuri capaian selama 14 tahun berdiri sebagai kabupaten.
Namun, rasa syukur itu, kata dia, tidak harus diwujudkan melalui kemewahan acara. Pemerintah daerah justru dapat menunjukkan rasa syukur dengan menghadirkan pelayanan dan bantuan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Polemik mengenai bentuk perayaan Milangkala ke-14 tersebut menunjukkan adanya tuntutan agar pemerintah Kabupaten Pangandaran lebih mempertimbangkan kondisi sosial warga dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
Di satu sisi, hari jadi daerah merupakan agenda tahunan yang memiliki nilai historis. Di sisi lain, kekeringan dan persoalan kesejahteraan membuat kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian yang tidak kalah penting.
Bagi DPRD, Milangkala tahun ini semestinya tidak menjadi panggung kemeriahan, melainkan momentum untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. (Ntang SR)
