Banjar, JurnalMediaNetwork – Dugaan penolakan pelayanan terhadap seorang ibu yang hendak melahirkan bayi kembar di RS Mitra Idaman Kota Banjar, Jawa Barat, berbuntut panjang. Komisi II DPRD Kota Banjar berencana memanggil manajemen rumah sakit untuk meminta penjelasan resmi terkait kronologi kejadian dan prosedur pelayanan yang diterapkan.
Kasus yang ramai diperbincangkan di media sosial tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan fasilitas kesehatan dalam menangani pasien yang membutuhkan pertolongan segera, terutama ketika berkaitan dengan keselamatan ibu dan bayi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar, Rossi Hernawati, mengaku prihatin atas dugaan kejadian tersebut. Menurutnya, persoalan pelayanan terhadap ibu yang hendak melahirkan harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sepele.
“Saya sangat prihatin dan menyayangkan kejadian ini. Seharusnya tidak ada lagi penolakan pasien, apalagi ibu yang akan melahirkan dalam kondisi darurat seperti melahirkan bayi kembar. Ini soal nyawa, soal kemanusiaan,” ujar Rossi, Jumat (9/10/2026).
Menurut Rossi, kejadian tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh agar duduk persoalannya menjadi jelas. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui apakah persoalan berkaitan dengan keterbatasan ruang perawatan, prosedur pelayanan, mekanisme BPJS Kesehatan, atau faktor lain yang terjadi di lapangan.
DPRD Akan Panggil Manajemen Rumah Sakit
Komisi II DPRD Kota Banjar berencana meminta klarifikasi langsung dari manajemen RS Mitra Idaman. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai kronologi kejadian sekaligus memastikan prosedur penanganan pasien telah dijalankan sesuai ketentuan.
“Kami akan memanggil manajemen RS Mitra Idaman untuk dimintai klarifikasi secara resmi terkait apa alasan penolakan itu? Apakah soal prosedur BPJS, ketersediaan ruangan, atau kelalaian SDM? Semua harus dibuka terang benderang,” katanya.
Pemanggilan tersebut diharapkan dapat mengungkap persoalan secara objektif. Hasil klarifikasi juga akan menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme pelayanan pasien, khususnya dalam situasi yang membutuhkan penanganan medis segera.
Bagi DPRD, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui penjelasan kepada publik. Perlu ada evaluasi untuk memastikan setiap kekurangan dalam sistem pelayanan dapat diidentifikasi dan diperbaiki.
Meski demikian, kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran prosedur maupun kelalaian petugas perlu didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap fakta dan kronologi kejadian.
Dinkes Diminta Evaluasi Standar Pelayanan
Selain meminta penjelasan dari pihak rumah sakit, Rossi juga mendorong Dinas Kesehatan Kota Banjar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan kesehatan di RS Mitra Idaman.
“Kami mendorong Dinkes Kota Banjar untuk segera memberikan teguran keras dan melakukan evaluasi mendalam terhadap RS Mitra Idaman,” tegasnya.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan prosedur penanganan pasien, sistem rujukan, koordinasi antarfasilitas kesehatan, serta mekanisme penanganan kondisi darurat berjalan sebagaimana mestinya.
Menurut Rossi, pelayanan kesehatan tidak semestinya hanya berorientasi pada aspek administrasi dan ketersediaan ruangan. Kebutuhan medis pasien serta keselamatan ibu dan bayi juga harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pelayanan.
“Jangan sampai rumah sakit lebih mengedepankan profit dibanding keselamatan pasien,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah tuntutan masyarakat agar fasilitas kesehatan mampu memberikan pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien, tanpa mengabaikan ketentuan medis dan prosedur yang berlaku.
Menunggu Klarifikasi dan Hasil Evaluasi
Kasus dugaan penolakan pelayanan ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di bidang kesehatan untuk meninjau kesiapan sistem pelayanan rumah sakit di Kota Banjar.
DPRD Kota Banjar menyatakan akan mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan.
“Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas agar tidak ada lagi warga Banjar yang mengalami kejadian serupa,” pungkas Rossi.
Hingga proses klarifikasi dan evaluasi dilakukan, penjelasan resmi dari manajemen RS Mitra Idaman menjadi penting untuk memastikan kronologi kejadian secara utuh. Hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan juga diperlukan guna menilai kesesuaian pelayanan dengan standar yang berlaku.
Publik kini menantikan tindak lanjut konkret dari pihak-pihak terkait. Sebab, persoalan ini bukan hanya menyangkut polemik yang berkembang di media sosial, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan jaminan bahwa setiap pasien memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medisnya.
